APBN Langkah Pembangunan Infrastruktur sebagai Percepatan Kemajuan Ekonomi Masyarakat

www.kemenkeu.go.id

PADANG- Pembangunan daerah yang merata menjadi salah satu ciri negara maju. Indonesia yang dikenal dengan sebagai negara kepulauan mempunyai tantangan besar terutama dalam pembangunan infrastruktur. Dengan pembangunan insfrastruktur yang merata sekaligus memadai, menjadi salah satu faktor pendorong kemajuan suatu negara, terutama dalam bidang ekonomi. Sebab dengan infrastruktur yang memadai, masyarakat akan mampu untuk bergerak cepat dalam menjalankan roda ekonomi.

Berdasarkan informasi dari www.iec.centroone.com pada Selasa (2/8/2016), dalam The 2nd International Seminar on Science and Technology (ISST) 2016 di Graha Sepuluh Nopember ITS, Basoeki Hadimoeljono selaku Menteri PUPR menyatakan infrastruktur berfungsi sebagai roda kegiatan ekonomi. Tapi, ia juga mengakui bahwa perkembangan kualitas infrastruktur di Indonesia jauh dari kata ideal. Informasi dari kompas.com, berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) pada 2014, infrastruktur Indonesia hanya peringkat ke-53, jauh di bawah Singapura (5), Malaysia (25), Thailand (35), bahkan Vietnam (48). Tingkat ASEAN, Indonesia hanya di atas Filipina, Kamboja, Laos, dan Myanmar.

Fakta itu tidak jauh berbeda dengan data Forum Ekonomi Dunia (FED) di Global Competitiveness Report 2015-2016, prestasi infrastruktur di Indonesia hanya 3,8 dari 7,0. Indonesia masih menempati urutan 37 dari 140 negara di dunia. Jika dirincikan, Indonesia berada pada urutan ke-80 infrastruktur jalan, urutan ke-43 infrastruktur kereta api, urutan ke-82 infrastruktur pelabuhan, serta urutan ke-66 infrastruktur transportasi udara. Posisi infrastruktur Indonesia ini pun tidak berubah dari tahun sebelumnya.

Artinya, kondisi infrastruktur yang ada di Indonesia pada umumnya masih sangat jauh dari kata memadai. Bahkan informasi dari finance.detik.com pada Rabu (6/1/2016) juga pernah dikatakan Indonesia tertinggal 20 tahun dari infrastruktur transportasi. Maka untuk menghapus ketertinggalan itu, pemerintah harus lebih gencar membangun berbagai sasaran strategis dibidang infrastruktur. Memperbaiki berbagai infrastruktur yang lebih memadai, merupakan pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh pemerintah.

PENTINGNYA INFRASTRUKTUR
Saat ini saya tinggal di kota Padang. Dua hari yang lalu saya pulang ke kampung di daerah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu. Biasanya saya pulang kampung hanya perlu waktu 6 jam saja. Namun kemarin saya pulang kampung membutuhkan waktu 10 jam, yaitu berangkat dari 11.00 siang, tibanya 08.00 malam. Salah satu penyebabnya ialah jalan dari Padang menuju Mukomuko, yang melewati Pesisir Selatan rusak parah. Saya memperkirakan rusaknya 80 persen, berlobang, berdebu, dan ada juga berlumpur. Tentu dengan kondisi jalan seperti ini tidak bisa mempercepat lajunya kendaraan.

Salah satu penyebab terjadi kerusakan jalan tersebut karena banyak alat berat, dan mobil besar. Mobil-mobil besar tersebut pada umumnya membawa muatan sawit, karet, dan material bangunan. Sebab, Pesisir Selatan merupakan jalur atau akses mengangkut hasil bumi, baik sawit, karet, rempah-rempah dari Mukomuko ke kota Padang untuk dijual. Sebaliknya, bahan bangunan dari kota Padang juga dibawa ke Mukomuko. Timbal-balik inilah sebagai bentuk perdagangan, untuk menjalankan roda ekonomi masyarakat yang di daerah perbatasan Bengkulu dan Sumatera Barat.

Fakta itu baru Mukomuko. Bayangkan di daerah seperti Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan beberapa pulau di berbagai provinsi lain yang akses infrastrukturnya masih sangat minim. Infrastruktur yang sangat utama ialah, jalan, dan alat transportasi. Informasi dari www.iec.centroone.com disebutkan bahwa perbedaan kemajuan wilayah Indonesia Timur dan Barat penyebab utamanya karena minimnya infrastruktur. Sehingga efisiensi sistem pengiriman barang, logistik, atau perdagangan terhambat. Tentu dengan masalah kondisi seperti ini akan menghambat lajunya roda perekonomian masyarakat.

Apabila infrastruktur jalan yang tidak layak atau memadai, tentu akan menghambat kegiatan perekonomian di daerah tersebut. Artinya rendahnya indeks infrastruktur akan memberi dampak pada tingginya biaya logistik, yang bermuara pada laju ekonomi dengan biaya tinggi serta mahalnya barang atau jasa. Sebaliknya, jika semua infrastruktur memadai, tentu juga akan memberi dampak positif pada kemajuan ekonomi masyarakat di daerah tersebut. Nah, kira-kira begitulah pentingnya infrastruktur yang memadai bagi kemajuan ekonomi bangsa, demi kesejahteraan masyarakatnya.

APBN SUMBER INFRASTRUKTUR
Pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh kabinet kerja Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, harus menjadi salah satu prirotas pembangunan yang utama. Informasi dari katadata.co.id ada enam sasaran strategis pembangunan infrastruktur dalam APBN 2017, yaitu jalan, jembatan, jalur kereta api, bandar udara, pelabuhan, dan terminal. Semua sasaran empuk APBN ini harus diperbaiki secara maksimal. Adapun untuk pembangunan infrastruktur ini salah satu sumber pendanaannya ialah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Sesuai data dari Katadata Research disebutkan anggaran infrastruktur 2015 sebesar Rp 165 triliun. Sebagian besar dana tersebut dialokasikan ke empat kementerian, seperti Kementerian Pekerjaan Umum (Rp81,3 triliun), Kementerian Perhubungan (Rp44,9 triliun), Kementerian ESDM (Rp 10 triliun), dan Kementerian Perumahan Rakyat (Rp4,6 triliun). Kemudian informasi dari print.kompas.com bahwa sejak pembangunan infrastruktur dijadikan sebagai prioritas utama pembangunan nasional, melalui Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) masa Susilo Bambang Yudhoyono, realisasi anggaran pembangunan infrastruktur selalu meningkat.

APBN tahun 2010 anggaran infrastruktur sebesar Rp 86 triliun, di tahun 2015 mencapai Rp 189,7 triliun, yang naik sebesar Rp 103,7 triliun (120 persen). Kemudian mengalami peningkatan di era pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Sehingga pada tahun 2016 APBN dianggarkan untuk pembangunan infrastruktur menjadi Rp 313,5 triliun, atau 8 persen dari jumlah APBN 2016. Jumlah anggaran ini pun lebih besar dari anggaran APBN-P 2015 yang sebesar Rp 290,3 triliun. Sesuai informasi dari katadata.co.id di tahun 2017 pemerintah mengalokasikan Rp 387,3 triliun, atau penambahan sebesar Rp 70,2 triliun dari tahun 2016.

Besaran alokasi dana tersebut ditujukan pembangunan infrastruktur dengan beberapa sasaran strategis. Pertama, pembangunan jalan sepanjang 815 kilometer. Kedua, untuk pembangunan jembatan sepanjang 9.399 meter. Ketiga, pembangunan bandara baru dan lanjutan. Keempat, untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas pelabuhan laut di 55 lokasi. Kelima, untuk pembangunan dan pengembangan jalur kereta api tahap I serta lanjutan sepanjang 550 kilometer spoor. Keenam, pembangunan terminal penumpang lanjutan di tiga lokasi.

Upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur ini tentu tidak bisa hanya dari APBN. Tentu pemerintah pun mengupayakan mencari pendanaan yang lain, seperti juga melibatkan pihak swasta lainnya. Berdasarkan liputan6.com pada tahun 2015 yang lalu, pemerintah juga mendorong beberapa Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) untuk bisa menopang pembangunan infrastruktur yang sedang dibidik. Pasalnya, meskipun jumlah anggaran infrastruktur meningkat tajam, investasi infrastruktur dari pemerintah (APBN, APBD, BUMN, BUMD) dan swasta Indonesia baru mencapai 4,5-5 persen dari PDB.

Mengingat pertumbuhan ekonomi, jadi besarnya alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur ini sangatlah krusial. Di samping itu, pembangunan infrastruktur sangatlah penting untuk diakserelasi saat ini dan kedepannya. Sebab infrastruktur ini menstimulus dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi diberbagai sektor. Keberadaan infrastruktur yang mumpuni juga akan mampu mendorong sektor ekonomi kian tumbuh, penyerapan tenaga kerja, dan berbagai industri lainnya. Maka tahun depan dalam kebijakan UU-APBN 2017, dinyatakan 25 persen ABPD juga difokuskan untu infrastruktur daerah.

Demi keperluan percepatan pembangunan infrastruktur, melalui Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menetapkan 30 proyek infrastruktur senilai Rp 851 triliun prioritas 2016-2019. Hal tersebut juga tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 tahun 2016 tentang percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Langkah ini untuk membangun konektivitas antar daerah, pulau, serta antar provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga sebagai bentuk pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Dengan demikian, apabila semua infrastruktur setiap wilayah memadai, dan kualitasnya terjamin, maka percepatan roda ekonomi di negeri ini juga semakin meningkat. Apabila ekonomi pada setiap daerah meningkat, maka kesejahteraan masyarakat juga pasti akan mengalami peningkatan. Namun, pemerintah harus mengawal setiap pembangunan ini, agar dana yang dialokasikan tidak “merambas” kemana-mana, sehingga alokasi dana dari APBN dan lainnya “muncrat” kemana-mana. Sekali lagi, jangan korupsi!*

referensi:

www.iec.centroone.com

katadata.co.id

kompas.com

finance.detik.com

print.kompas.com

liputan6.com
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------