Kompetensi Guru Indonesia Masih Rendah

Dirjen Dikti Iptek dan Kebudayaan Bappenas RI, Amich Alhumaimi,MA,MEd.,Ph.D.

PADANG- Berdasarkan UUD 1945, negara berkewajiban untuk mencerdaskan anak bangsa. Salah satu yang berperan penting dalam mencerdaskan anak bangsa ini, yakni guru. Tentu hal ini karena guru ialah roh, spirit, dan sukmanya pendidikan.

Pernyataan itu disampaikan Dirjen Dikti Iptek dan Kebudayaan Bappenas RI, Amich Alhumaimi, MA, MEd., Ph.D., pada Seminar Nasional bertajuk "Isu-isu Kritis Profesi Guru Indonesia", yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Alumni (DPP-ILUNI) Universitas Negeri Padang (UNP) di Auditorium UNP, Senin (6/11).

Namun dari pernyataannya, Amich sangat menyayangkan bahwa kompetensi guru yang ada di Indonesia masih tergolong sangat rendah. Dampak peningkatan kualifikasi dan sertifikasi terhadap keprofesionalan seorang guru, dari rentang angka 1-10 nilainya hanya 5,5, padahal semestinya nilainya minimal 7,0.

"Kompetensi guru selama ini meningkat, tetapi masih jauh dari harapan. Semestinya pendidikan yang baik itu, bukan hanya sarana-prasarana yang baik, tapi gurunya juga harus berkualitas baik dan profesional," ujar Amich.

Terbukti katanya dalam uji kompetensi guru (UKG) tingkat guru SD, dari 100 soal yang diberikan, hanya 25 orang guru yang menjawab benar. Kemudian tingkat SMA, untuk guru Matematika (Mtk) dan Fisika, dari 40 soal yang diberikan hanya 14 soal rata-rata yang dijawab benar, dan hanya dua guru yang menjawab benar.

Selain itu, mutu pendidikan Indonesia juga berkaitan erat dengan latar pendidikan guru. Dari pemaparannya, sesuai hasil penelitian di jurusan MIPA dan MTK,   penguasaan materi lebih unggul tenaga guru dari perguruan tinggi non-Lembaga Pendidikan Tinggi Kependidikan (LPTK), sedangkan dari tingkat hasil siswa guru dari perguruan tinggi LPTK lebih unggul dibanding perguruan tinggi non-LPTK.

"Tantangan guru ke depan lebih berat, termasuk bagi perguruan tinggi LPTK yang diberi mandat melahirkan tenaga pendidik yang berkualitas," ujarnya.

Menurutnya sebanyak 430 LPTK yang ada di Indonesia, dengan 1,2 juta lulusan menempuh pendidikan di LPTK. Dari 65 ribu slot yang disediakan untuk guru seluruh Indonesia, yang melamar hanya berkisar 1 juta. Jadi sangat memungkin sekolah-sekolah di Indonesia untuk mendapatkan guru yang berkualitas dan profesional.

Namun sayangnya, sampai saat ini status kualifikasi dan sertifikasi guru dari 3,9 juta guru di Indonesia masih sangat rendah. Hal ini karena isu perekrutan guru LPTK belum terjamin dari lulusan terbaik atau masih timpang, terutama terjadi di sekolah-sekolah yang ada di daerah.

"Perekrutan guru di daerah seringkali kurang selektif, misalnya karena adanya hubungan emosional dengan pihak sekolah yang bersangkutan, dan sebagainya," sebutnya.

Kemudian menurutnya, terjadinya inefisiensi anggaran pendidikan juga karena pengelolaan guru kurang baik. Tahun 2016, anggaran pembiayaan terkait guru 20 persen (Rp416 triliun), dan TPG sudah mencapai 52,8 persen untuk Rp208 triliun anggaran gaji guru. Namun masalahnya, masih banyak guru yang tidak memenuhi syarat, sebaliknya jumlah guru secara nasional berlebih.

Berdasarkan paparannya, rendahnya kompetensi guru ini tercermin dalam tindakan kelas, bahwa guru masih lemah dalam penguasaan materi, dan pedagogik yang mengakibatkan siswa sulit mencerna materi yang disampaikan. Salah satu faktor menurutnya karena metode peningkatan kualifikasi dan sertifikasi belum tepat, dan waktu yang terbatas.

"Cerminan rata-rata kualitas guru yang kita punya saat ini masih rendah, dan kurang baik," tegasnya.

Selain itu, faktor-faktor rendahnya hasil UKG di Indonesia, karena dari 430 LPTK yang ada sebagian besar masih berstatus LPTK swasta. Ia berpendapat besar kemungkinan lulusan LPTK swasta masih banyak menciptakan lulusan yang tidak bermutu.

Sesuai dengan hal itu, ke depannya guru-guru lebih rajin mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop dalam peningkatan kompetensi mata pelajaran yang diampunya. Kemudian ia menyarankan setiap perguruan tinggi LPTK harus lebih selektif menerima mahasiswa baru, dosen harus berkualitas, dan sarana-prasarana harus memadai.

"Kita tidak bisa mengontrol pertumbuhan LPTK swasta, yang mungkin lulusannya tidak berkualitas, dan ini harusnya ditata ulang," harapnya.

Di samping itu, selain dituntut lebih profesional guru juga harus mendapat perlindungan hukum yang jelas. Hal ini karena peranan guru sangat vital dalam pembelajaran, dan kualitas guru determinan terjadap kualitas pendidikan Indonesia masa depan. Apabila tidak ada jaminan hukum, guru akan menjadi objek pengaduan dan kekerasan bagi siswa, maupun keluarga siswa.

Kemudian guru juga harus mendapat jaminan kesejahteraan. Apabila guru sejahtera, akan ada pertanggungjawaban yang akan berdampak pada kualitas pendidikan. Tentunya, ia menegaskan bahwa guru faktor kunci kualitas dan cerminan pendidikan Indonesia ke depannya.

"Guru harus menjadikan profesinya sebagai fashion daya panggil untuk mengabdi mendidik anak bangsa, jadi harus ada perlindungan hukum yang sekarang masih lemah," tukasnya.

Menanggapi hal itu, Rektor UNP, Prof. Ganefri, Ph.D., mengatakan rendahnya kompetensi guru di Sumatera Barat (Sumbar) karena lulusan terbaik LPTK UNP banyak yang mengabdi ke luar Sumbar, dan memilih profesi selain tenaga pendidik.

Penyebabnya salah satunya kesejahteraan guru belum menjanjikan, terutama untuk tenaga honorer. Selain itu, perekrutan guru di berbagai daerah di Sumbar belum selektif, bahkan masih adanya memanfaatkan "orang dalam", yang berdampak pada mutu pendidikan di sekolah.

"Saya kira di berbagai daerah 90 persen guru lulusan UNP, ternyata tidak, hanya berkisar 1/4 persen saja lulusan UNP," sebutnya.

Genafri menyatakan bahwa ke depan pihak UNP akan koordinasi dengan pihak Pemeritah Daerah, dan Sekretaris Daerah yang ada di Sumbar, dengab memberi peluang lulusan terbaik UNP untuk mengabdi di sekolah-sekolah yang ada di Sumbar.

Hal ini karena menurutnya pagar terakhir pendidikan berada pada Pendidikan Profesi Guru (PPG). Maka untuk menghasilkan kualitas guru yang baik, setiap calon guru harus berkompetisi menjadi lebih unggul dengan program PPG.

"Jika moratorium sudah dicabut, kita akan bicara dengan Pemda dan Sekda, agar merekrut lulusan terbaik UNP, kalau tidak rugi Sumbar karena membiarkan kerja di luar," ujarnya.

Terkait kekurangan guru yang ada di Sumbar, Rektor UNP mengatakan ukurannya dengan yang dipakai pihak Bappenas. Menurutnya Bappenas memakai rasio guru dengan siswa, yang tidak cocok untuk sekolah. Rasio yang dipakai Bappenas harusnya untuk perguruan tinggi.

"Di sekolah itu tidak cocok, harusnya yang bagus itu pakai rombel belajar, atau equvalen bagi guru yang mengajar," katanya.

Sementara, Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Burhasman menyatakan bahwa hasil uji kompetensi guru (UKG) tingkat SMA di Sumbar mencapai 63,5, atau masih di atas rata-rata, meskipun masih di bawah standar nasional, yakni minimal 70.

Ia mengatakan saat ini jumlah tenaga pendidikan di bahwa provinsi sebanyak 12.818 orang. Rinciannya guru 11.045 orang, pengawas 224 orang, dan tata usaha (TU) 1.348 orang. Dari jumlah guru yang ada, rata-rata sudah UKG, dan sebanyak 9.217 orang sudah bersertifikasi profesi guru.

"SD-SMP saya tidak tahu, dan saya tidak tahu bagaimana Bappenas menghitungnya, tapi yang jelas Sumbar UKG tingkat SMA sudah nilanya 63,5, meskipun alokasi dana pendidikan di Sumbar 2,1 triliun," ujar Burhasman.

Namun untuk mencapai UKG sesuai standar nasional, ia mengatakan bisa dilakukan dengan berbagai cara. Pihaknya mendorong dengan Peningkatan Keprofesian Berkelanjutan (PKB), baik melalui jejaring, MGMP, bimbingan teknis, atau belajar secara mandiri. Namun terkait banyaknya guru hanya mencari sertifikat, menurutnya tergantung pribadi masing-masing.

"Tujuan guru mengikuti pelatihan, seminar, dan workshop, untuk peningkatan kualifikasi dan kompetensi itu berbagai hal, ada yang dari hati, dan ada pula yang hanya untuk mendapatkan sertifikat demi credit point, harusnya para guru sadar itu akan merugikan dirinya sendiri," tegasnya.

Di waktu yang berbeda, Ketua Pelaksana Seminar Nasional ini, Alweb Bentri, mengatakan bahwa seminar ini sebagai implementasi salah satu program kerja DPP Iluni UNP. Selain itu, kegiatan ini sebagai ajang silaturahim, serta dengan tujuan meningkatkan kapasitas dan profesionalitas Iluni  UNP yang berprofesi sebagai guru.

"Keynote Speaker seminar ini sangat berkompeten, karena bergelut di bidang pendidikan, sedangkan jumlah pesertanya mencapai seribu orang," ungkapnya.

Begitu pula menurut Ketua Iluni UNP, Fauzi Bahar, bahwa kegiatan ini sebagai penghargaan bagi Iluni UNP, yang telah mampu dan mau menjadi pahlawan pendidikan di berbagai daerah, terutama di daerah Sumbar.

"Semoga kegiatan seperti ini tetap berlanjut, untuk menjalin keakraban, sekaligus meningkatkan kualitas tenaga pendidik," tutupnya. (*)